MEMPEREBUTKAN KURSI BANTEN-1. Oleh: J. W. Salamony

TANGERANG-MERAKCYBER.COM-Menjelang masa pendaftaran calon kepala daerah tanggal 27 hingga 29 Agustus 2024 di masing-masing KPUD seluruh Indonesia, maka terdapat beberapa daerah seperti Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Banten yang masa sosialisasi mendapat perhatian yang lebih, karena seakan menjadi barometer Pemilikada di semua daerah di Indonesia. Pada Pilkada sebelumnya hanya Pilkada Jakarta yang menjadi pusat perhatian karena merupakan ibukota negara dan Gubernur terpilih kemudian pada periode berikutnya atau akhir periode biasanya akan menduduki kursi jabatan eksekutif lainnya seperti menteri atau bahkan menjadi batu loncatan untuk pencalonan presiden.

 Namun kemudian pada Pilkada 2024, salah satu kursi yang ramai menjadi pusat perhatian adalah kursi Gubernur Banten. Suhu politik Banten sudah mulai terasa sejak Pemilu Presiden dan Legislatif pada februari 2024 diamana Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Gibran menang telak dengan perolehan 55,99% suara, melampaui Koaslisi Perubahan yang mengusung Anis – Muhaimin dengan 34,02% suara, dan Ganjar – Mahfud dengan 9,99%. Hasil membuktikan Koalisi Indonesia maju berhasil untuk Pemilu Presiden-Wakil Presiden.

Kemudian pada pemilihan legislatif daerah (DPRD), dari 100 orang yang duduk di DPRD Banten memiliki formasi berikut; Partai Gerindra 14 krsi, PDIP 14 kursi, Partai Golkar 14 kursi, PKS 13 kursi, Partai Demokrat 11 kursi, Partai Nasdem 10 kursi, PKB memeroleh 10 kursi, PAN 7 kursi, PPP 4 kursi, dan PSI 3 kursi. Formasi ini jika digunakan sebagai Barometer untuk Pilkada Banten 2024 nanti maka Koalisi Indonesia maju (KIM plus) pada DPRD adalah 86 suara dan PDIP adalah 14 suara. Dengan demikian diatas kertas perhitungan politik KIM plus akan unggul secara telak.

Namun apakah pasangan yang diusung oleh KIM plus yakni Andra Soni – Dimyati akan dengan mudah menang di Banten masih harus diuji. Wacana kandidat yang di usung oleh KIM Plus akan melawan kotak kosong dibeberapa tempat di Indonesia termasuk Banten kini berubah setelah lahirnya PKPU No.10 Tahun 2024 yang mengubah ambang batas (parlemnetary treshold) untuk partai pengusung calon kepala daerah. Yang kemudian memungkinkan PDIP yang hanya memperoleh 14% suara di Banten dapat mengusung calon gubernur sendiri.  

Mantan Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany yang merupakan kader partai Golkar dengan prestasi dua periode menjadi walikota yang awalnya digadang-gadang akan dicalonkan oleh Golkar untuk menjadi salah satu kontestasi perebutan kursi Banten-1 kandas setelah Golkar yang tergabung dalam KIM Plus ikut mendukung Andra Soni – Dimyati. Situasi politik yang dinamis kemudian membawa Airin tetap maju dalam kontestasi dengan meninggalkan Golkar dan bergabung dengan PDIP. Keputusan yang dianggap sebagai langkah besar PDIP dan Airin menandai hidupnya kembali nilai demokrasi karena sangatlah tidak mungkin sebuah demokrasi disebut berjalan jika tidak ada kubu oposisi.

Apakah perhitungan diatas kertas 86% melawan 14% hasil Pemilu Legislatif (DPRD) akan membuat Pemilihan Gubernur Banten berakhir dengan mudah, masih belum dapat dipastikan. Model pemilihan one men one vote tidak menjamin KIM plus dengan mudah menang di Banten. Penokohan Airin sebagai mantan walikota Tangerang Selatan yang menyelesaikan dua periode kepemimpinan dengan baik serta kultur masyarakat Banten yang masih Primordialisme menguntungkan Airin yang merupakan klan Atut yang masih memiliki pengaruh yang besar. Maju bersama Mantan Bupati Lebak - Ade Sumardi, yang juga ketua DPD PDIP Banten, cukup membuat persaingan pada pemilihan Gubernur Banten nanti tidak kalah menarik untuk diikuti sama halnya dengan pemilihan Gubernur Jakarta.

 Dinamisnya politik yang terkadang tidak bisa ditebak arah dan kebijakan politik partai kemudian mewarnai Pilgub Banten, dimana menjelang pendaftaran calon Gubernur-Wakil Gubernur Banten, Golkar yang sebelumnya tergabung dalam KIM plus tiba-tiba mengalihkan dukungan kepada Airin-Ade Sumardi pada senin 26 Agustus 2024. Dukungan yang ditandai dengan penyerahan formulir B1-KWK oleh Ketua Umum Golkar merubah peta politik Banten dan tidak menutup kemungkinan adanya dukungan dari partai lain.

Dukungan Golkar ini menambah keyakinan Airin-Ade untuk mendapat suara maksimal pada pemilihan nanti. Pertarungan dua paslon baru dimulai, harapan warga Provinsi Banten adalah akan tercipta demokrasi yang baik dengan tidak menerapkan  praktik-praktik kotor seperti Black Campaign, dan Money Politic yang membawa masyarakat pada pemahaman bahwa politik adalah sesuatu yang kotor yang menghasilkan pemimpin-pemimpin yang tidak membela kepentingan rakyat. Pemilihan Kepada Daerah yang merupakan bentuk nyata pelaksanaan demokrasi diharapkan dapat menjadi instrumen bagi negara untuk mendidik semua warga negara tentang berpolitik dengan baik.

Sumber :  J. W. Salamony S.T. S.H.M.H

 (Praktisi Hukum&Pengamat Politik)