Truk Tanah kembali Memakan Korban di TelukNaga Kab.Tangerang : Tuntutan Tanggung Jawab dan Penutupan Proyek

Kab.Tangerang-Merakcyber.com-sebuah kecelakaan tragis terjadi di Jalan Teluk Naga, melibatkan sebuah truk tanah yang menabrak seorang anak SD yang sedang melintas Pada Kamis,(07/11/2024),Kejadian ini menjadi sorotan, mengingat truk tersebut diduga kuat melanggar Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur operasional kendaraan berat, khususnya truk tanah, di kawasan pemukiman dan dekat sekolah. Dalam Perbup tersebut, terdapat ketentuan yang jelas mengenai pembatasan jam operasional dan rute bagi truk bermuatan berat untuk mengurangi risiko kecelakaan, terutama di area yang rawan akan kecelakaan seperti sekitar sekolah.

Namun, kejadian ini membuktikan bahwa meskipun ada peraturan yang melarangnya, pengawasan dan penegakan hukum masih kurang efektif. Truk tanah tersebut diduga beroperasi di luar waktu yang diizinkan dan melewati rute yang berisiko tinggi. Kejadian ini bukan hanya sebuah kecelakaan, tetapi juga memperlihatkan kelalaian dalam penegakan aturan yang ada, yang seharusnya melindungi masyarakat, terutama anak-anak yang menjadi korban.

Tanggung Jawab Pemerintah dan Pihak Terkait

Pemerintah daerah, khususnya Dinas Perhubungan dan aparat penegak hukum, harus bertanggung jawab penuh atas kecelakaan ini. Mereka berkewajiban untuk memastikan bahwa aturan lalu lintas, termasuk Perbup tentang pengaturan truk tanah, dijalankan dengan ketat. Kelemahan dalam pengawasan terhadap kendaraan berat dan proyek-proyek yang melibatkan truk tanah menunjukkan adanya celah dalam sistem regulasi yang seharusnya mencegah kejadian serupa.

Lebih lanjut, pihak pengelola proyek konstruksi atau pihak yang bertanggung jawab atas pengoperasian truk tanah juga harus mempertanggungjawabkan kelalaian ini. Jika truk tersebut beroperasi tanpa mematuhi aturan yang ada, maka pihak pengelola proyek tersebut bisa dikenakan sanksi berat, baik administratif maupun pidana.

Tuntutan Penutupan Proyek yang Memakan Korban

Sebagai langkah tegas, masyarakat dan keluarga korban meminta pemerintah untuk menutup proyek-proyek yang melibatkan kendaraan berat, seperti truk tanah, secara permanen jika terbukti menyebabkan korban jiwa. Penutupan proyek ini harus menjadi bentuk tanggung jawab terhadap keselamatan publik dan bukti bahwa pemerintah tidak akan mentolerir kelalaian yang mengancam nyawa warga.

Proyek-proyek yang melibatkan truk tanah harus melalui evaluasi ketat mengenai dampak keselamatan publik, termasuk pengawasan yang lebih ketat terhadap operasional kendaraan berat. Selain itu, pihak pengelola proyek harus bertanggung jawab untuk menyediakan jalur alternatif bagi truk tanah, yang tidak membahayakan warga sekitar atau pengguna jalan lain, terutama di kawasan pemukiman dan dekat sekolah.

Kecelakaan ini seharusnya menjadi titik balik bagi pemerintah untuk lebih serius dalam menegakkan regulasi yang ada, memastikan keselamatan publik, dan mengambil langkah preventif untuk mencegah terjadinya korban berikutnya.

#Abu Bakar S.H, (Pengamat Sosial&Kemasyarakatan)